Menurut berita terbaru, pemerintah Amerika Serikat sedang merancang sebuah perintah eksekutif yang bertujuan untuk mengatasi masalah diskriminasi yang ada di industri keuangan. Langkah ini muncul dari kekhawatiran beberapa pengamat yang berpendapat bahwa beberapa bank besar mungkin memperlakukan kelompok tertentu, seperti individu yang memiliki posisi konservatif dan perusahaan aset kripto, secara tidak adil.

Peraturan administratif yang akan segera dikeluarkan ini akan secara tegas mengatur bahwa bank-bank yang menolak memberikan layanan berdasarkan posisi politik akan menghadapi sanksi ekonomi yang ketat. Menurut isi draf yang bocor, peraturan baru ini akan meminta lembaga pengawas bank untuk melakukan penyelidikan menyeluruh, dengan fokus memeriksa apakah lembaga keuangan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Kesetaraan Peluang Kredit, undang-undang antimonopoli, atau undang-undang perlindungan konsumen.

Tindakan ini menunjukkan perhatian besar pemerintah Amerika Serikat terhadap keadilan finansial, bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu dan perusahaan yang beroperasi secara sah dapat mengakses layanan keuangan yang adil. Jika kebijakan ini akhirnya diterapkan, itu akan memiliki dampak mendalam pada model operasi industri perbankan di Amerika Serikat, mendorong lembaga keuangan untuk mengambil sikap yang lebih netral dan inklusif dalam layanan pelanggan.

Namun, kebijakan ini juga memicu beberapa kontroversi. Pendukungnya berpendapat bahwa ini adalah langkah yang diperlukan untuk melindungi hak-hak keuangan, sementara para kritikus khawatir bahwa intervensi pemerintah yang berlebihan dapat mempengaruhi kemampuan pengambilan keputusan independen bank. Bagaimanapun, perkembangan ini menandakan bahwa lingkungan regulasi keuangan di Amerika Serikat mungkin akan mengalami perubahan besar, dan layak untuk diperhatikan oleh industri mengenai perkembangan selanjutnya.